Skip to main content

BIRO PELAYANAN PT, PT PMA, PT TBK, 0821-4314-9379, SEKILAS TENTANG PT, PT PMA, PT TBK

 

Sekilas tentang Aset PT, PT PMA dan PT TBK


Aset PT itu tidak selalu tercantum dalam Anggaran Dasar PT. Misal, awalnya Modal Setor PT Rp 1 M, seiring berjalannya waktu modal tersebut berkembang karena PT mendapat keuntungan sebesar Rp 4 M dari kegiatan usahanya, sehingga modal dan keuntungannya ditotal menjadi Rp 5 M. Keliru besar jika keuntungan Rp 4 M dari kegiatan PT itu dikatakan bukan aset PT karena tidak tercantum dalam AD PT. Jadi aset PT tidak selalu tercantum dalam AD PT.


Dari sisi penanaman modal, PT dibagi menjadi dua jenis PT Penanaman Modal Asing (PMA) dan PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), keduanya adalah PT Indonesia, didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Kalau PT yang didirikan berdasarkan hukum asing, maka tidak disebut PT PMA. Perbedaan PT PMA dan PMDN ada pada penanam modalnya. Pada PT PMA terdapat modal asing yang berasal dari pemodal asing walau hanya 0,1%, tidak harus 100%. Sedangkan PT PMDN modal nya berasal dari dalam negeri harus 100%, jika ada secuil saja modal asing, maka PT tersebut disebut PT PMA.


PT Tertutup itu dibedakan dengan PT Terbuka, bukan dengan PT PMA. PT tertutup itu sahamnya tidak dijual di pasar modal, sedangkan PT terbuka sahamnya dijual di Pasar Modal.


wa.me/6282143149379

wa.me/6285859543279

www.jasakitasvisa.net

www.jasapasporvisacepat.com

www.nurhadijayaprima.com

Comments

Popular posts from this blog

DOKUMEN PRODUK KECANTIKAN, 0821-4314-9379, PENGURUSAN PERIZINAN PRODUK KOSMETIK

  MEREK KOSMETIK/ Produk KAMU BELUM TERDAFTAR? APA GAK TAKUT DI DAFTARKAN DULUAN SAMA ORANG LAIN ? 😱 Sistem perlindungan merek adalah first to file! siapa yang mendaftarkan merek lebih dahulu akan mendapatkan perlindungan negara jadi bukan karena siapa yang lebih dulu memakai merek tersebut yaa legalmates!  Segera daftarkan merek kamu! selain merek kamu aman konsumen akan lebih percaya terhadap produk kamu😉 Masih bingung? yuk konsultasikan ke kami! Hubungi kami di : wa.me/082143149379 wa.me/085859543279 www.jasakitasvisa.net www.nurhadijayaprima.com www.jasapasporcepat.com pssttt!!! Gratis Konsultasi juga lhoo🙌🏻 #legaldokumen #legalsolutionforeveryone #legalitas #merek #bisnis #gratiskonsultasi #legalitasusaha #jakarta #infoviral #usaha #kosmetik #expertjasa dll

BIRO JASA KITAP. 0821-4314-9379, SYARAT PERPANJANGAN PEMBUATAN PERIZINAN KITAP

  SYARAT PERPANJANGAN KITAP Surat Permohonan dari sponsor Surat pernyataan dan jaminan dari sponsor (bermatrai 10.000) KTP Sponsor Formulir pengajuan perpanjangan KITAP Paspor (Asli dan Fotocopy) Surat keterangan domisili dari kelurahan KITAP (Asli dan Fotocopy) Melampirkan Buku Nikah, KK sponsor serta Surat ikatan perkawinan dari Instansi (Untuk sponsor istri / suami WNI) Melampirkan Akte kelahiran pemohon yang terjemah Bahasa Indonesia / Bahasa Inggris bersertifikat (Untuk sponsor orang tua WNI) Melampirkan IMTA, RPTKA atau Rekomendasi dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta dokumen perusahaan lainnya (untuk Penanaman Modal Asing/PMA) Melampirkan IMTA, RPTKA terbaru serta dokumen perusahaan lainnya (Untuk TKA/ Tenaga Kerja Asing) wa.me/6282143149379 wa.me/6285859543279 www.jasakitasvisa.net www.nurhadijayaprima.com www.jasapasporvisacepat.com

JASA BANTUAN HUKUM, 0821-4314-9379, PENGENALAN TENTANG BANTUAN HUKUM

  Apa yang dimaksud BANTUAN HUKUM ? Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non llitigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Hak dan Kewajiban Pemberi Ban